Sebagai lembaga pengatur, pengawas setiap aktivitas lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan lembaga pembiayaan lainnya, OJK memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut,

Fungsi dan Tugas OJK-Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK,
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK - Otoritas Jasa Keuangan

Pada Pasal 7 Undang-undang OJK disebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang :
1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :

• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

• Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
• Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
• Sistem informasi debitur;
• Pengujian kredit (credit testing); dan
• Standar akuntansi bank;

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :

• Manajemen risiko;
• Tata kelola bank;
• Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
• Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
• Pemeriksaan bank.